Politik

Dikalahkan Jadi PPS, Thomson Laporkan KPU ke Bawaslu Sibolga

Sibolga | Thomson Rivayanwar Pasaribu, melaporkan KPU Kota Sibolga ke Bawaslu Sibolga, sekira pukul 13.16 WIB, Senin (23/3/2020). Laporan tersebut diserahkan langsung dalam bentuk hard copy, diterima staf Bawaslu, Jenny Fransiska.

Warga Jalan Kakap no 97, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga itu tidak terima dikalahkan sebagai calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) oleh KPU Sibolga.

“Saya menduga, KPU Sibolga tidak netral dalam proses seleksi anggota PPS ini. Sebelumnya, saya sudah melakukan klarifikasi, dengan membawa KTP elektronik, KK asli, bahkan surat keterangan (Suket) domisili dari kelurahan,” tegas Thomson kepada wartawan, Senin siang.

Dia pun mengungkapkan, 3 nama komisioner KPU Sibolga yang dilaporkannya ke Bawaslu Sibolga, yakni Ketua KPU Sibolga, Khalid Walid, anggota KPU, Asmar Harahap, dan Afwan Nasution.

“Sebab mereka yang saat itu melakukan klarifikasi ke saya, dan saya sudah jelaskan, secara hukum saya berdomisili di Kelurahan Pancuran Pinang, dibuktikan kepemilikan KTP elektronik,” ujarnya.

Thomson berharap, Bawaslu Sibolga menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Sibolga dalam proses penerimaan calon anggota PPS pada Pilkada Sibolga 2020.

Dugaan pelanggaran KPU Sibolga itu di antaranya, UU 7/2017, tentang pemilihan umum, dan UU 23/2013, tentang administrasi kependudukan.

“Saya menduga, KPU Sibolga tidak memahami regulasi yang mengatur tentang administrasi kependudukan tersebut,” katanya.

Dugaan lainnya yakni, PKPU nomor 3/2018, tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

BACA JUGA:  Ketua KPU Sibolga: Kami Tak Minta Gedung Serbaguna untuk Kantor

Pada pasal 54 ayat 1, disebutkan masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPS, sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.

Artinya, tanggapan masyarakat menyangkut administrasi kependudukan itu batal demi hukum, sebab masa pengumuman seleksi tertulis telah berakhir.

Thomson Pasaribu menunjukkan Suket dan bukti laporan. (foto: wan)

“KPU hanya bisa merespon rekam jejak saya, bukan persoalan administrasi, karena saya sudah lulus tes wawancara dan lulus sebagai calon anggota PPS. Saya yakin, Bawaslu bertindak profesional tanpa kepentingan,” Thomson menambahkan.

Sebelumnya, pengumuman KPU Kota Sibolga bernomor 12/PP.04.2-Pu/1273/KPU-Kot/III/2020, yang ditempel di Kelurahan Pancuran Pinang, mendapat tanggapan dari masyarakat.

Tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan juga Kepala Lingkungan II, Kelurahan Pancuran Pinang, Nirwansyah Putra Tanjung menyatakan, bahwa Thomson Rivayanwar Pasaribu, calon anggota PPS sudah lama tidak berdomisili di Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga.

Sementara, Ketua KPU Kota Sibolga, Khalid Walid mengatakan, bahwa dalam perekrutan calon anggota PPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga Tahun 2020, KPU Kota Sibolga berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor: 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.

Yaitu, tentang perubahan atas keputusan KPU RI nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

editor: wan

Tags
Back to top button
Close